TIMOR TENGAH SELATAN –Penakita.Info Pra-Musrenbang Tematik Stunting (Rembuk Stunting) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 sukses digelar di Aula Gunung Mutis, Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, pada Rabu, 19 November 2025. Acara ini menjadi forum penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan dalam menanggulangi stunting di wilayah tersebut.
Acara pra-Musrenbang ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati TTS, Jhoni Army Konay, yang didampingi oleh Sekda Seperius E. Sipa. Turut hadir berbagai pihak terkait, termasuk OPD Kabupaten, FORKOPIMDA, PKB, Kementerian Agama, Ketua TP-PKK NTT, Ketua TP-PKK Kabupaten TTS, Ketua DWP Kabupaten TTS, LSM/NGO, tokoh agama, camat, danramil, kapolsek, para kepala desa, serta kepala UPT Puskesmas.
Rembug Stunting sendiri merupakan forum musyawarah antara berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui pemanfaatan sumber daya pembangunan desa. Pra-Musrenbang ini bertujuan untuk mengajukan anggaran dana stunting tahun 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jhoni Army Konay menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menekankan pentingnya komitmen serta partisipasi seluruh pihak dalam menanggulangi stunting. Beliau menyoroti bahwa stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak negatif pada kemampuan kognitif dan prestasi belajar.
"Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menghadapi masalah stunting yang serius. Data SSGI tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting di kabupaten kita mencapai 56,8%, jauh lebih tinggi dari angka Provinsi NTT (17,07%) maupun angka nasional (19,8%)," ujarnya.
Untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 51,8% pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan beberapa strategi utama:
1. Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Pendekatan siklus kehidupan dengan memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, persalinan ditangani tenaga kesehatan, serta status gizi anak terjaga. Pemerintah juga akan memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri setiap minggu untuk mencegah anemia.
2. Alokasi Anggaran Melalui APBD: Mengalokasikan anggaran untuk intervensi sensitif dan spesifik pada perangkat daerah yang memiliki program konvergensi.
3. Penganggaran APBDes: Mewajibkan setiap desa menganggarkan 20% dari APBDes untuk kegiatan penanggulangan stunting.
4. Sinergi dan Kolaborasi: Meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, serta dengan LSM/NGO dan pihak swasta.
Wabup berharap strategi ini dapat menyasar kelompok sasaran, yaitu ibu hamil/menyusui, bayi di bawah usia 2 tahun, bayi di bawah usia 5 tahun, remaja putri, calon pengantin, serta rumah tangga/masyarakat.
Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindrivari Astiningsih Laka Lena, juga menekankan pentingnya prioritas pemberian makan kepada ibu hamil dan anak-anak dalam berbagai acara. Selain itu, ia menyampaikan bahwa TP-PKK NTT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan imunisasi dan mengidentifikasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap (Zero Dose).
"Identifikasi ini penting untuk memastikan agar anak-anak terlindungi dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan vaksin," pungkasnya.
Pra-Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan pemikiran yang cerdas dan implementatif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
.jpg "Kuasa Hukum Ibu Yuni Kritik Proses Pemeriksaan, Kejari Alor Tegaskan Komitmen Profesionalisme")