Kadis P dan K TTS Bungkam Terkait Dugaan Manipulasi Data Siswa SD GMIT Kotolin

masukkan script iklan disini

Kadis P dan K Kabupaten TTS Musa Benu 

TTS.PenaKita.Info || Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Musa Benu, dan Kepala Sekolah SD GMIT Kotolin I D P . Mamoh , memilih untuk tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi mengenai dugaan manipulasi data Dapodik siswa.Sabtu 15/11/2025.

 

Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan media Penakita Info melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons. Pesan yang dikirimkan kepada kedua pejabat tersebut telah dibaca, namun tidak ada balasan hingga berita ini diterbitkan.

 

Sebelumnya, pada Kamis, 13 November 2025, dilaporkan bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tercoreng oleh dugaan manipulasi data siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD). Praktik ini diduga dilakukan untuk memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih besar. SD GMIT Kotolin, yang terletak di Kecamatan Kotolin, menjadi fokus utama dalam kasus ini.

 

Investigasi yang dilakukan oleh awak media menemukan ketidaksesuaian data yang signifikan. Berdasarkan penelusuran lapangan, jumlah siswa yang terdaftar di SD GMIT Kotolin hanya 36 orang. Namun, data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk pengajuan Dana BOS mencapai 115 siswa.

 

Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya dugaan manipulasi data ini. "Benar, jumlah siswa di SD GMIT Kotolin tidak mencapai 40 orang. Sekolah ini bahkan hampir tutup," ujarnya. Ia menambahkan bahwa banyak orang tua yang telah memindahkan anak-anak mereka karena proses belajar mengajar yang dinilai tidak jelas.

 

Salah seorang orang tua siswa yang anaknya sudah tidak bersekolah di SD GMIT Kotolin merasa kecewa saat mengetahui bahwa nama anaknya masih terdaftar di Dapodik. "Banyak nama yang kami cek di data Dapodik, nama anak saya masih ada, padahal sudah tidak sekolah lagi di situ," ungkapnya. Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik pembohongan data ini.

 

Orang tua siswa lainnya juga mengamini kejadian tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa anak-anak mereka sudah merantau atau bahkan menikah, namun nama mereka masih tercatat sebagai siswa SD GMIT Kotolin. "Anak-anak kami banyak yang sudah pindah, tapi kenapa nama mereka masih terdaftar di SD GMIT Kotolin? Ada yang sudah SMA, SMP, bahkan ada yang sudah menikah, tapi nama masih terdaftar," keluhnya. Mereka mendesak tim auditor untuk segera turun tangan dan mengecek kembali data yang ada di SD GMIT Kotolin.

 

Praktik manipulasi data ini diduga telah berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. Sumber lain juga membenarkan bahwa jumlah siswa yang aktif di SD GMIT Kotolin hanya 36 orang.

 

Apabila dugaan manipulasi data Dapodik siswa SD GMIT Kotolin terbukti benar, hal ini berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Publik mendesak aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, untuk segera menelusuri aliran dana Dapodik tersebut dan memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan anggaran publik.