"Discrepancy data ini sangat mencurigakan. Kami menduga ada indikasi penggelembungan data untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih besar," ujar Doni Tanoen dalam keterangan persnya, Kamis (14/11/2025).
FPDT mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Inspektorat Kabupaten untuk segera melakukan investigasi komprehensif dan audit mendalam. Investigasi ini bertujuan untuk mengungkap fakta sebenarnya, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan data pendidikan.
Doni Tanoen menambahkan, "Dana BOS seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan siswa, dan operasional sekolah. Jika ada manipulasi data, ini sama saja dengan mencuri hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak."
FPDT berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan di sektor pendidikan. FPDT juga menyoroti lemahnya pengawasan internal Dinas Pendidikan yang mengakibatkan data tidak valid, seperti siswa SMP/SMA atau bahkan yang sudah menikah masih terdata sebagai siswa SD.
"Kami meminta Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan internal dan mengevaluasi sistem pengelolaan data secara menyeluruh. Oknum yang terbukti terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," pungkas Doni Tanoen.
FPDT menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
( Marfin )
.jpg "Kuasa Hukum Ibu Yuni Kritik Proses Pemeriksaan, Kejari Alor Tegaskan Komitmen Profesionalisme")