Lampung Selatan, Penakita.info –
Aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedaton 1, Jalan Lukah Krinjing RT 004 RW 004. Desa Kedaton,Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan warga. Sejumlah masyarakat mengeluhkan dugaan bau menyengat yang diduga berasal dari IPAL (buat kepanjangan dari IPAL)
Keluhan warga muncul lantaran aroma tidak sedap disebut kerap tercium hingga ke permukiman, terutama siang hingga sore hari. Warga juga mengkhawatirkan dugaan pencemaran aliran sungai akibat limbah dapur tersebut.
“Programnya bagus, kami mendukung. Tapi dampaknya juga harus diperhatikan supaya tidak merugikan warga sekitar,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (11/5/2026).
Warga menilai pengelolaan limbah dapur berskala besar semestinya memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan lingkungan secara ketat. Meski pihak dapur disebut telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), warga mengaku bau menyengat masih terus dirasakan.
Menurut warga, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan apabila tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
Saat dikonfirmasi pihak pemilik dapur, Eti Lamona, membantah adanya pencemaran lingkungan. Namun, respons pengelola justru mempertanyakan pihak yang menyampaikan keluhan.
“Masyarakatnya siapa dan warga yang mana?” ujar Eti mempertanyakan.
Pemilik dapur juga mengaku persoalan dugaan bau tidak sedap tersebut sudah beberapa kali dipertanyakan kepada mereka, baik media maupun LSM. Meski demikian, pihaknya menyebut belum menerima laporan resmi dari warga sekitar.
“Pak RT aja sering kesini, bahkan makan disini, namanya juga dapur, tp ngak ada yg lapor pada RT, jadi bingung juga kita ini, bahasa-bahasa bau busuk tak sedap itu dari mana,” ujar suami pemilik dapur.
Tim media kemudian melakukan peninjauan di sekitar lokasi pembuangan limbah dapur. Di area tersebut tercium aroma menyengat cukup kuat. Kondisi aliran air di sekitar lokasi juga tampak keruh dan diduga terdampak aktivitas dapur.
Meski begitu, pihak pengelola menegaskan operasional dapur telah berjalan selama sembilan bulan dan rutin mendapat pengawasan dari instansi terkait.
“Sudah ada kontrol dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Way Urang, dan DLH. Mereka rutin datang dua sampai tiga bulan sekali,” kata Eti menjelaskan.
Terpisah, Kepala Desa Kedaton, Junaidi, meminta pihak pengelola segera mengambil langkah perbaikan dan tidak alergi terhadap kritik masyarakat.
“Saya menyarankan pemilik dapur segera menyikapi hal itu dan siap menerima kritik dari masyarakat. Kritik itu untuk membangun dan memperbaiki dapur tersebut,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (15/5/2026).
Warga berharap pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi kesehatan segera turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan sistem pengelolaan limbah dapur MBG berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar.(Tim)
