Lampung Selatan, Penakita.info — Isu dugaan monopoli proyek pemerintah di Kabupaten Lampung Selatan kembali mencuat. Wakil Ketua sekaligus pendiri Ormas Dewan Anak Adat Lampung Selatan, Yun Haidir IB, menyoroti dominasi CV. Mulya Abadi yang dinilai menguasai banyak proyek APBD dalam waktu bersamaan.
Menurut Haidir, dirinya tidak sedang menuding adanya pengendalian proyek oleh kelompok tertentu, atau campur tangan langsung Bupati. Namun, fakta bahwa satu perusahaan dapat mengerjakan lebih dari tujuh proyek sekaligus sudah cukup menjadi alarm bagi publik untuk mempertanyakan sistem pengadaan yang berjalan.
“Masalahnya bukan hanya siapa di balik perusahaan itu, tapi bagaimana satu CV bisa menangani begitu banyak proyek, sementara puluhan perusahaan lain justru tidak mendapat kesempatan sama sekali,” ujar Haidir dengan nada tegas.
Diketahui, CV. Mulya Abadi yang dinakhodai Yandi dikenal mentereng di kalangan kontraktor lokal. Setiap tahun, perusahaan ini selalu mendapat pekerjaan konstruksi dari berbagai dinas di Lampung Selatan dengan nilai kontrak yang bervariasi, bahkan disebut mencapai angka fantastis puluhan Milyar Rupiah
Ironisnya, banyak rekanan lain yang juga memenuhi syarat justru terpinggirkan, baik dalam proses lelang terbuka maupun penunjukan langsung. Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa sistem pengadaan belum berjalan secara adil dan transparan, meski secara administratif terlihat “sesuai aturan”.
Haidir menilai, lemahnya pengawasan dari Bupati Lampung Selatan menjadi akar persoalan yang membuat ketimpangan itu terus terjadi. Ia juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan, setiap pernyataan yang ia sampaikan berbasis pada data dan bukti lapangan. Berdasarkan hasil pantauan timnya, ada CV yang mengerjakan lebih dari lima bahkan belasan paket pekerjaan di tahun anggaran yang sama.
“Secara logika saja, mustahil perusahaan skala CV mampu menangani proyek sebanyak itu tanpa ada pengkondisian dari dalam,” tegas Haidir.
Di akhir pernyataannya, Haidir menduga adanya kepentingan tertentu yang membuat sejumlah oknum justru tampak membela pengusaha alih-alih menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.
“Masyarakat berhak tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang bermain di balik proyek-proyek ini. Bupati harus buka mata, karena diam dalam situasi seperti ini sama saja membiarkan ketimpangan,” pungkasnya. (Tim)
