Kalabahi, Alor, PenaKita.Info — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Alor menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna IV yang digelar Jumat, 28 November 2025 di Aula Nirwala.
Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PKB Ernes Mokoni memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran dan TAPD yang telah membahas RAPBD selama empat hari. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas dokumen anggaran.
Fraksi PKB menyatakan sepakat terhadap postur RAPBD 2026 baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Meski demikian, sejumlah catatan kritis disampaikan, terutama mengenai penurunan pendapatan daerah sebesar Rp145,778 miliar (12,08%) dibandingkan tahun sebelumnya. PKB mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada perangkat daerah pengelola potensi lokal.
PKB juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai Rp627,83 miliar, telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD. Kondisi tersebut dinilai menggerus ruang fiskal untuk belanja sosial dan belanja modal. Fraksi PKB juga mendesak pemerintah melakukan langkah pengendalian, termasuk melakukan perampingan struktur organisasi melalui revisi peraturan daerah tentang OPD.
Terkait belanja pembangunan, PKB menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda program pro-rakyat yang bersifat prioritas dan strategis, seperti infrastruktur dasar(jalan, jembatan, irigasi, air minum bersih), pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. PKB meminta pemerintah memperhatikan rekomendasi komisi-komisi dan Banggar DPRD yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap melalui Musrenbang dan kegiatan reses dalam perencanaan Tahun Anggaran 2026.
Dalam sektor infrastruktur, fraksi mengajukan sejumlah ruas jalan strategis untuk mendapat prioritas perbaikan dan masuk dalam alokasi APBD 2026. Ruas tersebut antara lain Bukapiting–Apui, Maritaing–Erana, Taramana–Pido, Irawori(Sp Asirpat)–Takala, Alata–Ilemang, Lella–Langkuru, Sp. Petleng–Mainang, Lelahomi–Mainang, Halerman–Margeta, Margeta–Buraga, Buraga–Lerebain, Maiwal–Buraga, Baranusa–Beangonong, serta pembangunan jalan penghubung Kaleb–Perumahan Kaleb akibat kerusakan badai Seroja.
Sementara pada sektor perdagangan, PKB menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pasar kecamatan. Pemerintah diminta untuk meningkatkan kinerja penarikan retribusi serta membenahi sarana prasarana pasar yang dinilai tidak lagi layak. PKB menyoroti kondisi fisik beberapa pasar, seperti Pasar Mauta (Pantar Tengah), Pasar Maritaing (Alor Timur), Pasar Moru (Alor Barat Daya), dan Pasar Baolang (Alor Barat Laut), yang membutuhkan rehabilitasi segera.
Pandangan umum Fraksi PKB tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan menuju penetapan RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 bersama tiga ranperda lainnya.
