Kalabahi, PenaKita Info— Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi Demokrat, Yupiter Moulobang S.H menyampaikan catatan kritis kepada Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna penetapan Perubahan APBD 2025 yang digelar di aula Gedung Nirwala pada Sabtu 18 Oktober 2025.
Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, Yupiter menyoroti belum terlihatnya arah pertumbuhan ekonomi daerah yang jelas di tengah capaian positif ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Beberapa waktu yg lalu, ketika Rapat Kerja Daerah Partai Demokrat di Kupang yang dihadiri oleh Pak Gubernur NTT Melki Laka Lena, yang mana Pak Gubernur menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT di semester I mencapai 5,46 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu berarti kita juga perlu melihat, apakah di Alor sendiri di semester I ada pertumbuhan ekonomi di sektor apa," ujar Yupiter dalam rapat tersebut.
Legislator Demokrat itu meminta Pemerintah Daerah, melalui Wakil Bupati, untuk menjelaskan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menilai, capaian pertumbuhan provinsi semestinya tercermin juga di tingkat kabupaten, terutama pada sektor potensial seperti pertanian dan perkebunan.
"Komoditi pinang di Alor ini sebenarnya memadai, tapi kenapa NTT masih membeli pinang dari daerah lain? Ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama," tegas Piter.
Yupiter berharap, dalam implementasi APBD Perubahan 2025, Pemerintah Kabupaten Alor dapat lebih fokus mendorong pengembangan komoditas unggulan lokal agar mampu memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Yupiter juga menegaskan kepda Pemerintah daerah terkait P3K yang mana menurutnya, mulai tahun 2026, beban belanja pegawai daerah akan meningkat hingga mencapai sekitar 700 miliar rupiah.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) dipastikan akan mengalami pemotongan sebesar 100 miliar rupiah. Artinya, alokasi untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik di daerah akan semakin tertekan.
"Saya juga ingin menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan hanya bekerja di kantor, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka hadir di tengah masyarakat, menjadi contoh, sekaligus bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial yang muncul." Ujar Yupiter.
Ia juga mengingatkan bahwa menjaga ketertiban dan kedamaian bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga ASN sebagai bagian dari pemerintah daerah.
"Karena itu, saya mengajak kita semua untuk memperkuat komitmen bersama, membangun solidaritas, dan memastikan aparatur pemerintahan benar-benar menjalankan tugasnya tidak hanya di kantor, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Jangan sampai ketika ada persoalan di masyarakat, pemerintah seolah tidak hadir. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan hal-hal kecil, bagaimana kita bisa mengelola urusan besar?
Jadi, melalui kesempatan ini, saya ingin menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif antara pemerintah daerah dan ASN dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih." Tegas Anggota Komisi 3 tersebut.
Dirinya juga mengapresiasi kepada Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo yang yelah melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketika Bupati Alor, Iskandar Lakamau yang masih dalam masa pemulihan di luar daerah karena sakit.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari agenda pembahasan akhir perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri pimpinan DPRD, Staff Ahli, Para Kepala OPD.
