masukkan script iklan disini
Semarang, Penakita.info –
Johar, salah satu pasar yang pernah dinobatkan sebagai pasar terbesar di Asia, kini terancam ditinggalkan pedagangnya. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang pasar membuat banyak kios dan los tutup. Hal ini ditengarai akibat ketidakmampuan pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengoptimalkan keramaian pasar.
Eko, salah satu pedagang, berujar kepada media bahwa pernah suatu ketika Kepala Pasar Johar yang kini sudah pensiun mengatakan tidak mau repot mengoptimalkan pasar. “Itu bukan pekerjaan kami. Kami sudah cukup banyak pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Yang penting kami laporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, selesai,” pungkas Eko menirukan pernyataan sang kepala pasar. Menurutnya, ada beberapa faktor yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan.
Sejumlah permasalahan, terutama konflik tempat berjualan, menjadi kendala pedagang Pasar Johar. Salah satunya adalah fasilitas umum yang justru diberikan secara pribadi oleh oknum Trantib Dinas Perdagangan Kota Semarang. Persoalan ini tidak pernah ditindaklanjuti, padahal jelas menimbulkan masalah serius di kalangan pedagang. Pemerintah sebenarnya tahu betul adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai fasilitas umum, tetapi justru terkesan membiarkan. Akibatnya, terjadi kegaduhan di kalangan pedagang Pasar Johar Utara.
Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva, saat dikonfirmasi media menyatakan akan segera memperbaiki semua masalah. Namun, janji tersebut dinilai hanya isapan jempol belaka karena perubahan tak kunjung terjadi, bahkan menimbulkan masalah baru. Salah satunya terkait anggaran perbaikan pasar yang sudah turun, lapak pedagang yang diberikan secara tidak adil oleh oknum Trantib, hingga keberadaan oknum bermasalah yang masih dipekerjakan di Dinas Perdagangan Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, ketika dikonfirmasi media tidak memberikan jawaban. Hal ini menimbulkan dugaan adanya sesuatu yang ditutupi dalam tubuh Pemkot Semarang, khususnya di Dinas Perdagangan. Menurut keterangan beberapa pegawai, oknum Trantib tersebut memang diberi sanksi berupa larangan naik jabatan, tidak mendapat tunjangan, dan memiliki absensi di dua tempat. Namun, pedagang menilai sanksi itu tidak cukup, karena faktanya oknum tersebut masih sering membuat kebijakan berlebihan di lapangan dan cenderung mengadu domba antar pedagang.
Seorang pedagang lain yang meminta namanya disamarkan, Han, menambahkan bahwa peran organisasi pedagang juga tidak terlihat membantu. “Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kami sudah sering memberikan masukan dalam rapat, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Sekarang kan eranya yang muda, bukan yang tua-tua lagi. Justru masukan kami dianggap sok pintar,” ucap Han.
