Soe, NTT ,PenaKita.Info – Jumat 29/08/2025. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus berupaya mencari solusi relokasi bagi masyarakat Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, yang menjadi korban bencana tanah longsor. Asisten yang membidangi Dinas PRKP, PUPR, dan BPBD, Apris Manafe, menyampaikan langsung jawaban pemerintah kepada masyarakat terdampak di RT 01 RW 01, Desa Kuatae.kecamatan Kota Soe ,kabupaten TTS.
Dalam pertemuan tersebut, Apris Manafe menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi kendala terkait izin lahan relokasi. "Terkait relokasi, dulu UPT Kehutanan menjanjikan lokasi Sonapolen di bawah lima hektar aman untuk pemukiman sementara, asalkan kayu-kayu besar tidak ditebang. Bahkan, dijanjikan bisa alih fungsi menjadi milik masyarakat setelah 25 tahun," ungkap Apris.
Namun, lanjutnya, tiba-tiba muncul informasi bahwa izin tersebut tidak bisa dikeluarkan di tingkat provinsi, melainkan harus melalui Kementerian. "Saat ini masih berproses di kementerian. Saya baru dengar informasi bahwa ada kepastian dari kementerian bahwa lokasi tersebut tidak diizinkan," sesal Apris.
Di tengah kebuntuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) menawarkan solusi alternatif berupa lahan milik warga di bawah kantor desa seluas kurang lebih dua hektar. Namun, karena lokasinya berdekatan dengan lokasi longsor, pemerintah tidak langsung menyetujui dan meminta kajian dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Sampai hari ini, kajiannya belum keluar," imbuh Apris.
Apris juga menyinggung opsi lahan Cifixsenter yang ternyata peruntukannya tidak jelas. Pemerintah sebelumnya telah meminta Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk mengkaji lahan di Sonapolen, dan Yayasan Nusa Sejahtera (YNS) bersedia membantu pembangunan. Namun, lagi-lagi terkendala perizinan dari pemerintah pusat.
"Masalah tanah ini menjadi kesulitan tersendiri. Kami sedang berpikir terus dan berusaha. Apa yang disampaikan Ibu Ningsih terkait lokasi tanah keluarga di luar areal sini akan kami pertimbangkan, dan siap dibantu oleh YNS bekerja sama dengan TNI," tegas Apris.
Selain masalah lahan, Apris juga menanggapi keluhan warga terkait pembuangan air di Kampung Sabu. Ia berjanji akan mengawal masalah tersebut, meskipun anggaran yang tersedia terbatas. "Kami akan minta program itu diprioritaskan. Kita akan bicara dengan pimpinan DPRD untuk memprioritaskan got di Kampung Sabu, sehingga beban air ke Kuatae ini minimal berkurang," pungkasnya. Apris
( Makasi )
.
