masukkan script iklan disini
BUKITTINGGI,Penakita.info –
Di tengah harapan masyarakat akan pelayanan keagamaan yang tertib, terpadu, dan menyentuh kebutuhan umat, muncul kabar yang mengikis kepercayaan publik. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bukittinggi diduga melakukan kelalaian serius, yakni tidak melaksanakan koordinasi yang layak dan mendalam dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) cabang setempat dalam pelaksanaan kegiatan pengukuhan yang berlangsung di Bukittinggi pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Padahal, ajaran Islam dengan tegas mewajibkan persatuan dan kerja sama dalam kebaikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 103:
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...”
Serta dalam QS. Al-Maidah ayat 2:
“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”
Ketidakhadiran komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan ini bukan sekadar kesalahan prosedur semata. Hal ini menjadi luka yang dirasakan langsung oleh sejumlah warga yang menaruh harap besar pada sinergi antar pihak. Seperti bangunan yang tiang-tiangnya tidak saling menyambung, rencana besar yang disusun tanpa berkoordinasi dengan mitra yang telah lama berjuang di lapangan tentu akan goyah, bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Allah SWT juga memberikan peringatan tegas dalam QS. Al-Anfal ayat 46:
“...dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu...”
“Kami bukan menuntut keistimewaan, kami hanya meminta hak untuk didengar dan dilibatkan. IPHI telah puluhan tahun berperan mendampingi jamaah haji, membina generasi penerus, serta menyalurkan aspirasi umat. Namun saat ini, rasanya kami seperti orang asing di lingkungan sendiri,” ujar salah satu pengurus sekaligus konstituen IPHI Bukittinggi dengan nada kecewa.
“Kami tidak mengetahui jadwal kegiatan, tidak diminta memberikan masukan, bahkan tidak diundang dalam rapat koordinasi yang berkaitan erat dengan tugas pokok kami. Apakah demikian cara kita menjaga persatuan di tengah keragaman?” ungkapnya dengan perasaan sedih dan prihatin.
Islam bahkan menjadikan musyawarah sebagai ciri khas orang-orang beriman. Firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38:
“...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...”
Serta perintah yang tegas dalam QS. Ali Imran ayat 159:
“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”
Kelalaian ini menimbulkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat: Apakah koordinasi hanya sekadar kata-kata manis yang tertulis dalam rencana kerja? Apakah pengalaman dan kehadiran organisasi di tengah masyarakat tidak lagi dianggap berharga? Atau ada kesalahpahaman yang dibiarkan meluas tanpa upaya penyelesaian secara kepala dingin?
Dampak yang ditimbulkan pun tidaklah kecil. Program yang seharusnya membawa manfaat nyata bagi jamaah calon haji, seperti pembekalan mental dan spiritual, berisiko tidak tepat sasaran. Kegiatan pembinaan pemuda beragama yang seharusnya membangun karakter generasi unggul pun terancam tumpang tindih atau bahkan tidak terlaksana dengan baik. Lebih jauh lagi, kepercayaan umat terhadap lembaga yang dipercaya mengurusi urusan keagamaan mulai tergerus perlahan.
Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang sangat indah mengenai kekuatan kebersamaan:
“Orang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dan sabda beliau lagi:
“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)
Masyarakat Bukittinggi yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai musyawarah tentu berharap hal ini tidak berlarut-larut. Kemenag Bukittinggi diharapkan segera membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka bersama IPHI serta organisasi keagamaan lainnya. Mengakui kekhilafan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah mulia untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali kepercayaan yang sempat retak.
Pada akhirnya, pelayanan agama bukanlah milik satu pihak saja. Hal ini merupakan amanah yang harus dipikul bersama dengan kerendahan hati, rasa saling menghargai, dan koordinasi yang kokoh. Sebab hanya dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan kehidupan beragama yang damai, bermartabat, dan membawa berkah bagi seluruh negeri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag Kota Bukittinggi maupun panitia terkait belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan dan penjelasan resmi.
(Team)
