KEFAMENANU .Penakita.Info – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Norbertus Tubani, menyoroti serius lambannya progres pembangunan deker di Desa Makun, Kecamatan Feotleu. Proyek yang dibiayai melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) atau anggaran bencana tersebut dinilai krusial karena bersifat mendesak dan harus dikerjakan dengan cepat serta bertanggung jawab.
Norbertus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD TTU menegaskan, penggunaan BTT memiliki konsekuensi moral dan administratif yang tinggi. Meski menggunakan skema penunjukan langsung tanpa proses pelelangan yang seharusnya mempercepat pelaksanaan, realitasnya justru menunjukkan keterlambatan yang tidak dapat diterima.
“Karena ini anggaran bencana dan dikerjakan melalui penunjukan langsung, maka tidak ada alasan bagi kontraktor untuk bekerja setengah-setengah. Pekerjaan harusnya dikerjakan secara serius dan tepat waktu,” tegasnya kepada media.
Pembangunan deker penghubung akses jalan tersebut telah dimulai sejak Agustus 2025. Namun hingga pertengahan Januari 2026 – setelah lebih dari lima bulan pelaksanaan – proyek masih belum rampung. Kondisi ini dinilai janggal mengingat skala proyek yang tidak besar dan tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi.
“Sudah lebih dari lima bulan dikerjakan, tetapi sampai sekarang belum selesai. Ini bukan proyek besar dengan tingkat kesulitan tinggi. Yang dibangun hanya sebuah deker, tetapi progresnya sangat lambat dan tidak jelas kapan selesai,” ujarnya dengan nada kritis.
Politisi tersebut juga menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TTU selaku instansi teknis yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran bencana. Menurutnya, BPBD tidak boleh lengah atau bersikap pasif terhadap keterlambatan tersebut, mengingat proyek menyangkut kepentingan langsung masyarakat terkait akses transportasi dan keselamatan warga.
“BPBD harus segera memanggil pihak kontraktor untuk dilakukan evaluasi mendalam. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Biaya tak terduga itu urgen, maka pekerjaannya juga harus urgen, tidak boleh lelet,” tandasnya.
Norbertus mengungkapkan bahwa dirinya telah mengingatkan agar proyek tersebut dikebut sejak sidang perubahan anggaran. Namun, hal itu dinilai dianggap sepele oleh pihak BPBD, sehingga sampai saat ini pekerjaan masih belum selesai.
Ia mendesak agar pembangunan segera digenjot dan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Keterlambatan tidak hanya akan mengganggu akses jalan masyarakat, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Jangan sampai publik bertanya-tanya, mengapa proyek yang sifatnya darurat justru dikerjakan tanpa rasa darurat,” pungkasnya. ( NT )
