 |
| Hasan Rohmad, Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang |
Sampang, Penakita.info — Isu seputar aktivitas belajar mengajar di SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, mendapat perhatian khusus dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang. Lembaga ini menilai polemik yang berkembang harus disikapi dengan kehati-hatian dan berbasis pengecekan langsung di lapangan, agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan publik.
Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Hasan Rohmad, menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan minimnya kegiatan sekolah serta perbedaan data jumlah siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak bisa diputuskan hanya dari pemberitaan atau asumsi semata. Menurutnya, verifikasi faktual menjadi langkah mutlak sebelum mengambil keputusan lebih jauh.
Hasan mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah memberikan penjelasan awal melalui Kepala Bidang Pembinaan SD. Namun demikian, ia menilai klarifikasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil sekolah.
“Setiap data yang tercatat dalam sistem pendidikan negara harus mencerminkan kenyataan di lapangan. Jika ada perbedaan, maka itu harus diluruskan melalui mekanisme pengawasan yang objektif,” ujarnya, Selasa (20/01/2026).
Dewan Pendidikan mendorong dilakukannya pemantauan menyeluruh, termasuk mengecek keberadaan siswa, aktivitas belajar mengajar harian, serta jadwal dan kehadiran guru. Hal ini penting, terutama menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran hanya berlangsung satu kali dalam sepekan.
Menurut Hasan, apabila informasi tersebut terbukti benar, maka kondisi tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa sekolah dasar seharusnya menjadi pusat kegiatan belajar yang aktif dan berkelanjutan setiap hari efektif.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga menaruh perhatian pada status sekolah tersebut sebagai penerima sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dukungan anggaran lainnya. Hasan menekankan bahwa seluruh program yang bersumber dari keuangan negara wajib memberikan manfaat nyata bagi peserta didik yang benar-benar ada dan aktif.
“Setiap bantuan negara harus dipastikan tepat sasaran. Evaluasi lapangan menjadi kunci agar tidak ada program yang hanya berjalan secara administratif tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Meski demikian, Dewan Pendidikan menilai respons cepat Dinas Pendidikan sebagai sinyal positif bahwa persoalan ini tidak diabaikan. Hasan berharap proses evaluasi dapat berjalan transparan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk tetap berperan aktif dalam pengawasan, namun dengan mengedepankan data, etika, dan tanggung jawab.
“Kontrol publik sangat penting, tetapi harus dibangun di atas fakta dan niat baik. Tujuan kita sama, yakni memastikan pendidikan di Sampang berjalan jujur, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan anak didik,” pungkasnya. (SH)
