Lampung Selatan, Penankita.info –
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai program seperti peningkatan anggaran, perbaikan fasilitas sekolah, hingga pemberian beasiswa terus digulirkan demi mencetak generasi unggul dan kompetitif di tingkat global. Rabu (29/10/2025).
Salah satu implementasi program tersebut adalah proyek revitalisasi pendidikan di SMP PLUS Nurul Islam, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nilai anggaran mencapai Rp 2.080.000.000. Namun, semangat peningkatan mutu pendidikan itu tercoreng lantaran proyek yang seharusnya mendukung kualitas pembelajaran justru menuai sorotan publik.
Hasil pantauan tim media di lokasi pada Selasa (28/10/2025) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Meskipun terdapat papan informasi proyek, namun tidak dilengkapi layout drawing maupun time schedule sebagaimana mestinya proyek yang bersumber dari dana negara.
Selain itu, metode pengerjaan pondasi diduga tidak sesuai spesifikasi K-225, dengan indikasi mutu adukan semen yang rendah serta memakai Bahan batu putih. Beberapa bagian bangunan bahkan tampak sompel-sompel dan retak, diduga akibat campuran material yang tidak sesuai standar teknis.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa mutu bangunan yang rendah dapat berdampak pada usia pakai bangunan. Jika hal ini benar terjadi, dikhawatirkan akan menyebabkan pemborosan anggaran negara, karena pemerintah berpotensi harus mengucurkan kembali dana perbaikan di masa mendatang.
Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan segera turun tangan melakukan evaluasi dan pengawasan agar pembangunan sarana pendidikan di SMP Plus Nurul Islam berjalan sesuai standar.
“ Investasi SDM melalui revitalisasi pendidikan harus dilakukan secara profesional. Jika proyek dikerjakan asal-asalan, yang dirugikan adalah masa depan anak-anak bangsa. Proyek strategis nasional sesuai visi-misi Presiden Prabowo tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi,” ujar salah satu pemerhati pendidikan di Jati Agung.
Disayangkan, di lokasi pembangunan ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari pekerjaan pondasi, pemasangan lantai keramik yang hanya ditambah adukan tanpa membongkar lantai lama, hingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diabaikan.
Bahkan, muncul dugaan adanya oknum kepala yayasan yang juga merupakan suami kepala sekolah SMP Plus Nurul Islam ikut mengambil keuntungan pribadi dalam proyek tersebut tanpa mengindahkan arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan profesionalitas dan transparansi.
Menanggapi hal itu, Irfan, selaku Ketua Yayasan SMP Plus Nurul Islam, membantah tudingan bahwa pekerjaan dilakukan asal-asalan.
“Setiap pekerjaan saya awasi. Jika ada hasil yang tidak baik, langsung saya perintahkan untuk dibongkar, bukan hanya ditegur,” tegas Irfan.
Di tempat yang sama Irfan mengatakan pengerjaan pondasi bangunan baru menggunakam batu putih yang di ketahui batu tersebut rapuh atau tidak kuat untuk di jadikan pondasi bangunan,
” Untuk pondasi Ya kami menggunakan batu putih ya ada juga kami campur dengan batu hitam,” ujar Irpan mengaku dirinya sebagai orang kaya
Takhanya itu Irfan juga mengatakan bahwa dirinya mempunyai kedekatan dengan pejabat pusat Kemendikbud,
” Saya kenal dengan orang pusat Kemendikbud, seperti Dirjen serta wakil menteri Kemendikbud, makanya saya sering dapat bantuan, dan tahun depan 2026 akan dapat bantuan lagi,” tegas Irfan
Hingga dirinya berencana akan mengadakan pesta ( potong kambing )
” Besok rencana kami akan potong kambing disore hari dan beberapa hari yang akan datang akan ada kunjungan menteri Kemendikbud kesini,” seraya kedekatannya dirinya dengan Dirjen Kemendikbud.
Ia juga mengakui adanya temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelanggaran K3, dan memastikan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti.
“Sudah dipanggil oleh BPK terkait temuan K3, dan hal itu juga sudah dilihat langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan,” papar Irfan.
Namun, meski sudah mendapat teguran dari Kepala Dinas Pendidikan dan BPK, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan K3 masih terjadi.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan proyek revitalisasi pendidikan di SMP Plus Nurul Islam benar-benar dikerjakan sesuai aturan, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Lampung Selatan. (Tim)
