Lampung Selatan, Penankita.info - Konflik internal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, semakin memperlihatkan wajah kepemimpinan desa yang carut-marut. Mundurnya Ketua BUMDes dinilai bukan semata persoalan internal, melainkan buah dari strategi kepala desa yang diduga sengaja melemahkan pengurus demi memuluskan agenda politiknya.
Ketua BUMDes, Yuspika Adi Putra, secara terbuka menuding adanya manuver Kepala Desa Maja, Arlizon, SH, yang mengumpulkan aparatur desa dan sebagian warga untuk menjatuhkan kepengurusan saat ini. “Ada strategi dari kepala desa sendiri untuk mengganti kepengurusan BUMDes. Semua diarahkan agar kepemimpinan sekarang runtuh,” tegas Yuspika di Balai Desa Maja, Rabu (24/9/2025).
Dugaan permainan kian jelas ketika keanggotaan BUMDes rencananya akan diganti total. Meskipun bola panas dilemparkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jejak campur tangan kepala desa sulit dihapuskan. Apalagi, setelah pengunduran diri Ketua BUMDes, seluruh administrasi, aset, hingga piutang lebih dari Rp100 juta justru diserahkan langsung ke tangan kepala desa. Anehnya, sisa kas yang sebelumnya Rp50 juta kini hanya tercatat sekitar Rp41 juta.
Situasi semakin panas saat BPD Desa Maja melalui wakil ketuanya, Basyuri, mengakui adanya pengaduan masyarakat bahwa BUMDes tidak berjalan. Basyuri memastikan seluruh pengurus akan diganti melalui mekanisme pemilihan dari perwakilan empat RT. Namun, langkah ini justru memperkuat dugaan bahwa kepala desa sedang menyiapkan panggung baru untuk menguasai penuh BUMDes dengan dalih aspirasi warga.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Maja, Arlizon, berusaha mengelak dan menyebut masalah tersebut sebagai urusan internal BUMDes. Namun, pernyataannya justru kontradiktif. Ia menuding pengurus tidak maksimal, sekretaris dan bendahara hanya sekadar “nama,” serta kepengurusan tidak kompak. Pernyataan ini dinilai publik sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, padahal kepala desa diduga ikut cawe-cawe dalam konflik sejak awal.
Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan di bawah kepemimpinan Arlizon. Selain problem transparansi dan manajemen BUMDes, gejolak di tingkat desa juga melibatkan konflik keluarga hingga tarik-menarik kepentingan. Publik kini mempertanyakan, apakah BUMDes benar-benar gagal karena internal pengurus, atau justru sengaja digiring ke titik runtuh oleh kebijakan kepala desa yang sarat kepentingan. (Tim)
