LAMPUNG, Penankita.info -
Adanya dugaan dua anggota DPRD di Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terlibat dalam proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan pertanyaan publik. Apakah hal tersebut boleh dilakukan oleh wakil rakyat?
Bahkan, nama disebutkan secara lantang oleh narasumber. Mereka adalah anggota DPRD berinisial PS
Pegiat anti korupsi sekaligus Ketua LPM Kab Lampung Dedi Supriadi, mengatakan kalau benar ada keterlibatan anggota DPR dalam proyek MBG berpotensi menabrak regulasi dan sudah dipolitisasi
“Wakil rakyat tidak boleh memiliki kepentingan bisnis dalam proyek pemerintah. Kalau wakil rakyat terlibat dalam proyek dapur MBG, itu sudah termasuk konflik kepentingan,” katanya, Minggu (05/10/2025)
Beberapa kalangan menilai aturan tersebut masih sering ditafsirkan berbeda. Ada juga pejabat yang berkilah bahwa keterlibatannya dalam MBG sebatas melalui keluarga atau pihak ketiga.
Namun demikian, kata Dedi, praktik semacam itu tetap dianggap melanggar semangat netralitas pejabat negara
Secara aturan, pejabat negara dituntut menjaga netralitas dan dilarang merangkap sebagai pelaku usaha yang bersinggungan langsung dengan proyek pemerintah.
Apalagi jika proyek tersebut masuk kategori yang dibiayai dari anggaran negara atau publik seperti MBG.
Walau pakai nama orang lain, kalau nyatanya dikendalikan anggota DPRD, tetap saja salah. Aturannya jelas, Wakil rakyat seharusnya fokus pada pengawasan publik, bukan main proyek,” tegasnya.
Hingga kini, isu dugaan dua anggota DPRD di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan punya proyek dapur MBG belum mendapat klarifikasi resmi Bahkan melebihi standar paket zona dapur, mencapai 3.345 Paket.
Tetapi, publik mendesak aparat kepolisian serta kejaksaan untuk turun tangan melakukan pemeriksaan.
Dugaan adanya anggota DPRD ikut dalam pekerjaan MBG ini sekaligus membuka diskusi lebih luas, bagaimana memastikan wakil rakyat benar-benar bebas dari kepentingan bisnis, agar program pemerintah, berjalan transparan dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
melalu pesan WhatsApp Saat di kompirmasi Polman Sinaga Sebagai anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan dari praksi Nasdem seolah membatah pengelolaan MBG yang ada di Kec. Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
" Ya tujuan nya apa pak.. Apa ada permasalahan.. Kalo hanya ingin tau di cek Ke BGN pak. Bapak kan media ada link bisa dicek BGN," pesan WhatsApp Polman
Iya juga mengatakan di pesan WhatsApp dianggap awak media meng intimidasi dirinya, awak media hanya kompirmasi dengan tujuan kejelasan dari pemilik tempat dan jelas, karena di ketahui dirinya adalah anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.
" Kalo saya kan bisa berdalih. Klo dibgn jelas datanya pak, Kalo anda punya ruko berhak gk. Mengontrak kesiapa pakk, Ruko itu punya saya saya kontrakin kesiapa. Kan terserah saya pak.. Anda jangan intimadasi," lanjut Polman.
(AKO)
