Lampung Selatan, Penankita.info – Komitmen Ketua DPC Partai Golkar Lampung Selatan, A. Benny Rahardjo, dipertanyakan publik. Setelah lebih dari dua pekan menjanjikan klarifikasi terhadap dugaan rangkap jabatan kadernya, tidak ada langkah nyata yang ditunjukkan. Janji tegas yang sempat dilontarkan di media hanya berhenti sebagai retorika politik belaka.
Pada 10 September 2025, Benny dengan lantang menyatakan akan memanggil serta mengklarifikasi S.A., pengurus sekaligus anggota DPRD yang juga menjabat Ketua Komite Sekolah. Ia bahkan menegaskan partai siap mengeluarkan surat teguran resmi dan meminta kadernya mundur jika terbukti melanggar aturan. Namun hingga akhir September, sikap itu tidak pernah diwujudkan.
Indepthnews.id berulang kali mencoba menagih janji tersebut. Pada 22 September, Benny beralasan tengah berada di Jakarta mengikuti Bimtek Partai. Dua hari berselang, 25 September, ia kembali berdalih belum sempat bertemu dengan S.A. karena kesibukan masing-masing. Lebih ironis lagi, saat tim Indepthnews.id mendatangi kantor DPC Golkar pada 29 September, Benny tidak berada di tempat. Telepon pun tak direspons, dan hingga berita ini diturunkan tidak ada kejelasan.
Padahal, S.A. bukan sekadar kader biasa. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPC Golkar Lampung Selatan, selain posisinya sebagai anggota legislatif. Rangkap jabatannya sebagai Ketua Komite Sekolah jelas bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang secara tegas melarang pejabat publik menduduki jabatan komite sekolah.
Sikap berlarut-larut DPC Golkar Lampung Selatan menimbulkan kesan partai menutup mata terhadap pelanggaran regulasi. Komitmen untuk menjaga marwah partai dan integritas kader tampak dikalahkan oleh kenyamanan internal. Lebih jauh, diamnya Benny yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan menimbulkan pertanyaan: apakah partai terbesar di daerah ini benar-benar serius menegakkan aturan, atau justru hanya pandai berjanji tanpa keberanian bertindak?
Publik kini menunggu konsistensi Golkar Lampung Selatan. Apakah janji teguran dan desakan mundur yang pernah diumbar hanya sekadar bualan politik, atau ada keberanian untuk menegakkan aturan meski menyakitkan bagi internal partai?. (Red)
