masukkan script iklan disini
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/04/2025)
Di hadapan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Mirzani Djausal mengungkap minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun realisasi anggaran masih bergantung dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.
Gubernur Lampung juga menyoroti belum adanya kontribusi nyata perusahaan besar seperti Sinarmas dan pengelola Pelabuhan Bakauheni terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, PT Pelindo hanya berurusan secara administratif tanpa kontribusi langsung ke daerah.
Ia menyebut tambang batubara Bukit Asam yang beroperasi di Panjang, Bandarlampung, hingga kini belum memberikan kontribusi selain dana CSR.
Rapat dengar pendapat diikuti 13 gubernur dari perwakilan wali kota dengan agenda pembahasan dana transfer pusat, penguatan Bumdes, pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) hingga sistem kepegawaian daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap masukan dalam forum ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi mendorong pembangunan daerah lebih merata dan berkelanjutan.
Gubernur Lampung Menjelaskan Kepada Awak Media di depan ruang rapat Komisi II Gendjng DPR RI, Bahwa dirinya Menjelaskan keadaan pembangun di Kabupaten daerah dan Kota,
" Kita sampaikan perbandingan pembangunan tidak sama dengan Kabupaten daerah dan Kabupaten kota, dengan adanya Perusahaan BUMN besar yang ada di Lampung saat ini baru mengkontribusi CSR, Belum adanya Kontribusi ke Pemerintah daerah peruntukan ke masyarakat seperti Pembangunan." Papar Mirzani Selasa 29 April 2025.
(Septian M)
