Saumlaki,PenaKita.Info-Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Saumlaki terus bergerak cepat dalam menjamin hak-hak bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebagai bentuk nyata pelayanan yang optimal, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) Bapas Saumlaki, Agustan, melaksanakan penggalian data Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) langsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Saumlaki,Jumat, (20/02].
Kegiatan penggalian data ini difokuskan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi warga binaan, seperti Pembebasan Bersyarat (PB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Litmas yang disusun oleh APK menjadi dokumen vital yang menentukan kelayakan seorang warga binaan untuk mendapatkan program integrasi tersebut.
Dalam prosesnya, Agustan melakukan wawancara mendalam kepada warga binaan guna menggali informasi mengenai latar belakang kehidupan, perubahan perilaku selama masa pembinaan di Lapas, hingga kesiapan pihak keluarga yang akan menjadi penjamin di masyarakat nanti
"Penggalian data ini harus dilakukan secara detail dan objektif. Kami ingin memastikan bahwa hak integrasi diberikan kepada mereka yang benar-benar telah menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku yang positif sesuai aturan yang berlaku," ujar Agustan.
Secara terpisah ,Kepala Bapas Saumlaki, Marthina Solilit, memberikan apresiasi atas langkah sigap yang dilakukan jajarannya di lapangan. Beliau menegaskan bahwa percepatan Litmas adalah kunci dari transparansi pelayanan pemasyarakatan.
"Kami berkomitmen untuk tidak menunda hak-hak warga binaan. Sinergi antara APK di lapangan dengan pihak Lapas sangat krusial agar proses usulan integrasi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Tujuannya jelas, agar mereka yang sudah memenuhi syarat dapat segera kembali ke masyarakat untuk memulai hidup baru yang lebih baik," tegas Kabapas.
Langkah jemput bola yang dilakukan oleh APK Bapas Saumlaki ini diharapkan mampu memangkas kendala administratif. Dengan data yang akurat, diharapkan proses reintegrasi sosial warga binaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
