Lampung Selatan, Penankita.Info – Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan kembali mengundang sorotan tajam. Pasalnya, lembaga legislatif tersebut tiba-tiba mengubah agenda resmi yang sebelumnya telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 1 September 2025.
Dalam rapat Banmus, salah satu agenda penting yang dijadwalkan adalah Sidang Paripurna Pengesahan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan pada 16 September 2025. Tata beracara ini dinilai penting karena akan menjadi acuan penegakan disiplin dan etika para anggota dewan. Namun, sidang tersebut justru tidak terlaksana sesuai jadwal.
Plt Sekretaris DPRD Lampung Selatan, Ahmad Herry, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati bidang keuangan, mengungkapkan bahwa agenda paripurna terpaksa ditunda. Ia menyebut DPRD saat ini lebih memprioritaskan kegiatan kementerian dengan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, termasuk perjalanan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Alasan ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, publik menilai kunjungan kerja ke luar daerah tidak seharusnya menggeser agenda kelembagaan yang sudah ditetapkan resmi dalam Banmus. Apalagi sidang paripurna tersebut berkaitan langsung dengan penguatan fungsi pengawasan dan etika DPRD sendiri.
Penundaan ini dikhawatirkan memperlihatkan lemahnya komitmen DPRD dalam menegakkan konsistensi keputusan internal. Kritik pun mulai mengemuka, bahwa wakil rakyat terkesan lebih mendahulukan perjalanan dinas ketimbang menyelesaikan agenda substansial yang menyangkut integritas lembaga.
Publik kini menunggu kepastian, kapan sidang paripurna pengesahan tata beracara Badan Kehormatan Dewan benar-benar akan dilaksanakan. Jika penundaan ini terus berlarut, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Lampung Selatan semakin terkikis. (Ar.mcl)
