Kunjungan Silaturahmi Kapolres TTS ke DPRD: Membangun Sinergi Penegakan Hukum

masukkan script iklan disini

SOE.Penakita.Info - Pada Jumat, 18 Juli 2025, Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS), AKBP Hendra Dorizen, melakukan kunjungan silaturahmi pertamanya ke DPRD Kabupaten TTS.  Kunjungan ini menandai dimulainya komunikasi intensif antara kepolisian dan lembaga legislatif untuk menjaga ketertiban dan mengatasi permasalahan hukum di masyarakat.

 

 

Kapolres, didampingi Kasat Intelkam dan anggota Sat Intelkam Polres TTS, disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan D.K. Benu dan Arsianus J. Nenobahan, serta anggota DPRD lainnya.  Prosesi pengalungan selendang menandai penerimaan yang hangat.  Kunjungan dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka, menjadi langkah penting dalam membangun sinergi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang humanis

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua I DPRD Yoksan D.K. Benu, Wakil Ketua II Arsianus J. Nenobahan, Ketua Komisi I Marthen Natonis, Ketua Komisi IV Relygius

Dalam kunjungan ini, berlangsung sesi dialog terbuka antara lembaga legislatif dan kepolisian. Dialog ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi untuk menciptakan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang humanis di Kabupaten TTS.

Ketua Komisi IV, Relygius Usfunan, menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di TTS. Ia mendorong agar dibentuk forum diskusi rutin antara DPRD, Polres, dan Pemda guna menekan angka kejahatan. Ia juga mengusulkan agar Polres menghadirkan layanan SIM Keliling untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi.

Sementara  itu anggota DPRD Albinus O. Kase mengapresiasi keterlibatan personel Polres dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan tertib lalu lintas melalui pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD, Marthen Natonis, meminta perhatian khusus terhadap penanganan kasus asusila dan kekerasan terhadap anak. Habel A. Hotty menambahkan bahwa kepolisian dan DPRD perlu duduk bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan produksi dan peredaran minuman keras (miras), mengingat sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari usaha tersebut.

Menanggapi sejumlah masukan tersebut, Kapolres AKBP Hendra Dorizen menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan Operasi Patuh Turangga 2025. 

" Ia menyadari masih banyak warga yang belum memiliki SIM dan menyatakan kesiapan Polres untuk menghadirkan layanan SIM Keliling, meski masih perlu menelusuri ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku, terutama terkait penerbitan SIM baru.

Dalam hal penegakan hukum, Kapolres menegaskan bahwa seluruh laporan dari masyarakat akan diterima tanpa pengecualian dan diproses sesuai ketentuan hukum. Ia juga membuka ruang dialog melalui kegiatan Bhabinkamtibmas yang rutin turun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.

Terkait persoalan miras,

Kapolres mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum yang kuat untuk menertibkan produksi dan distribusi miras secara legal, terkontrol, dan tidak merugikan masyarakat.