masukkan script iklan disini
Ratusan warga TTS yang tergabung dalam DPC POSPERA dan FPDT menggelar aksi damai di depan Kantor PLN Unit SoE pada Kamis (8/5), menuntut akses listrik bagi daerah pelosok yang masih gelap. Aksi ini menyoroti ketimpangan pembangunan di sektor kelistrikan, di mana warga — bahkan anak-anak yang belajar — hingga kini masih mengandalkan lampu minyak di era digital.
Manager PLN Unit SoE, I Made Dedik, menyampaikan apresiasi dan empati atas kondisi tersebut, mengakui kesulitan yang dialami warga tanpa akses listrik. Namun, ia menjelaskan bahwa proses perluasan jaringan listrik melibatkan banyak unit PLN, bukan hanya tanggung jawab PLN SoE saja. Usulan dari masyarakat akan diteruskan ke UP2K untuk survei, evaluasi biaya, dan diajukan ke Kantor Induk PLN Kupang, Kantor Pusat PLN Jakarta, hingga akhirnya ke pemerintah untuk pencairan anggaran.
Dedik mengakui proses ini panjang dan membutuhkan waktu, dipengaruhi birokrasi dan keterbatasan anggaran. Ia menyebutkan bahwa hingga Maret 2025, belum ada anggaran untuk program listrik desa (lisdes) di TTS, dan beberapa usulan sudah diajukan berulang kali selama tiga hingga delapan tahun tanpa kepastian.
PLN SoE menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dan kendala yang terjadi, serta tetap berkomitmen untuk memperjuangkan perluasan jaringan listrik bagi seluruh masyarakat TTS. Aksi ini menjadi sorotan akan pentingnya pemerataan pembangunan dan transparansi dalam proses penganggaran infrastruktur dasar.
( Marfin )
